Like this:

Capitalism-Bound

tax shock

Sistem kapitalisme dalam ekonomi sebenarnya sudah dikritisi sejak beberapa dekade yang lalu, hanya saja pada saat itu kekhawatiran para penentang ekonomi kapitalis belum terbukti adanya.

Seiring berjalannya waktu, apa yang dikhawatirkan para penentang Kapitalisme terjadi juga. Pada era modern saat ini, entah sudah berapa kali dunia dilanda krisis keuangan yang merupakan dampak dari rapuhnya ekonomi kapitalis. Disini aku tidak akan mengumbar banyak mengenai kronologis terjadinya krisis akibat Kapitalisme, namun satu yang dapat kita petik, dan aku yakin kalian setuju, adalah bahwa Kapitalisme merupakan suatu sistem yang sangat rapuh.

Yang menjadi menu utama dalam artikel ini adalah mengenai bagaimana sebenarnya sistem ekonomi Kapitalis bermula dan benarkah keberadaan pajak merupakan biang dari semua ini?

Untuk menjawab semua itu, kita harus kembali membuka lembaran sejarah yaitu mengenai perang Inggris-Perancis dan Inggris-Amerika. Untuk membiayai kegiatan perangnya, Inggris kemudian membentuk lembaga keuangan pertama di dunia yang dikenal sebagai Bank of England. Bank of England ini sendiri terbentuk akibat kurangnya biaya perang pemerintah Inggris sehingga pemerintah Inggris menerima tawaran golongan pedagang di Inggris yang menawarkan pinjaman dana dengan syarat pemerintah Inggris mengembalikannya dengan bunga 8%. Pemerintah Inggris yang kekurangan dana tidak memiliki opsi lain sehingga menerima tawaran tersebut.

Untuk menjamin pengembalian dana tersebut, pemerintah Inggris membebankan sepenuhnya pada pajak nasional. Kemudian dibentuklah Bank of england sebagai bank sentral yang mengelola utang pemerintah Inggris dan bunganya serta diberi hak untuk mencetak surat kredit (saat ini dikenal dengan uang kertas dimana pada saat itu merupakan secarik kertas yang bertuliskan “Saya, Bank of England, berjanji membayar kepada pemegang [kertas ini] sebesar lima pound”) dengan jaminan dari pemerintah. Pemegang surat kredit ini tahu bahwa tidak akan terjadi ingkar janji selama pemerintah yang bertanggung jawab atas nama Bank masih ada dan dapat memaksa rakyat untuk membayar pajak.

Inilah momen dimana lahirnya uang kertas sebagai simbol Kapitalisme. Seperti kita ketahui, idealnya tiap uang kertas yang diterbitkan oleh suatu negara haruslah memiliki jaminan emas yang dimiliki negara tersebut sehingga besarnya nilai uang kertas yang beredar mewakili banyaknya emas yang dimiliki suatu negara.

Namun apa yang terjadi di Inggris tidaklah demikian. Bank of England berhak menerbitkan uang kertas walaupun tidak memiliki jaminan emas pada mereka karena yang dijadikan jaminan oleh pemerintah adalah PAJAK. Sehingga dengan sistem ini, Bank of england seolah dapat menerbitkan uang dari kehampaan. Parahnya, yang menanggung utang Inggris kepada para Bankir tersebut adalah rakyat karena rakyat dibebani pajak yang tinggi untuk membayar utang dan bunganya.

Begitu pula yang terjadi di Perancis. Perancis juga membutuhkan sokongan dana untuk membiayai perang mereka dengan Inggris. Perancis pun meneriwa tawaran pinjaman dari golongan Borjouis dan membentuk Banque of France yang hak dan wewenangnya hampir sama dengan Bank of England. Banque of France memiliki hak untuk mencetak uang kertas asignat tanpa back up aset nyata sekalipun.

Para Bankir di Inggris dan Perancis yang didominasi oleh Kaum Yahudi tanpa pikir panjang memberikan pinjaman kepada kedua negara tersebut selama pemerintah Inggris dan Perancis dapat memajaki rakyat mereka.

Dengan sistem pajak dan uang kertas tersebut. Saat ini Perbankan dengan mudahnya memberi bantuan finansial kepada suatu negara karena negara menjamin pengembalian utang dan bunganya tersebut dengan pajak yang dipungut dari masyarakat. Dapat dikakatakan negara fiskal adalah wujud nyata dari sistem Kapitsalisme dimana Pajak adalah penjamin keberlangsungan sistem tersebut.

Aku sendiri bukanlah orang yang sepenuhnya menentang sistem Perpajakan. Perpajakan menurut saya adalah salah satu alternatif yang layak pakai untuk membiayai program pembangunan pemerintah. Pajak menjadi salah apabila kemudian didalam perundangannya hanya merupakan lobi antara pemerintah dan elit politik di Senayan dan bukan bertujuan untuk membangun negara melainkan membayar utang negara kepada pihak ketiga dimana rakyat sama sekali tidak menikmati hasil dari utang tersebut. Jangan sampai utang para koruptor dan milyuner nakal dibebankan pada rakyat dengan Pajak yang tinggi. Dan porsi keterlibatan rakyat dalam menetukan tarif pajak haruslah diperbesar agar tidak ada rakyat yang merasa dicuri haknya secara legal oleh negara.

Dengan mengatur perpajakan secara proporsional yang juga memenuhi aspek keadilan dan distribusi yang merata, Islam menawarkan Zakat sebagai pengganti pajak, Kapitalisme yang sejak dulu menopang pada Pajak akan mulai perlahan luntur.

tertantang untuk menulis dari sebuah talkshow di radio

terinspirasi dari tulisan Zaim Saidi

Advertisement