Like this:

pigs and democracy2 (gambar:islamhariini.files.wordpress.com)

“Adalah wajar di dalam demokrasi ada yang menang dan ada yang kalah.”
Hillary Clinton, Menlu AS.

Bagi kebanyakan orang, pernyataan ini adalah suatu gambaran indah tentang toleransi dan sikap menerima di dalam demokrasi. Tapi bagi saya, dan mungkin juga bagi segelintir lainnya, pernyataan tersebut adalah sebuah pengkhianatan terhadap demokrasi itu sendiri.

Secara bahasa, demokrasi berarti kedaulatan rakyat. Di Indonesia, kita mengenal demokrasi sebagai ‘dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Hanya ada satu subjek dan satu objek dalam istilah tersebut, yaitu rakyat. Dari sudut ini saja kita sudah dapat menyimpulkan bahwa tidak ada istilah menang ataupun kalah dalam demokrasi karena hulu maupun hilir dari demokrasi adalah rakyat.

Kalau boleh saya katakan, istilah menang dan kalah dalam demokrasi hanya layak digunakan oleh mereka yang menggunakan demokrasi sebagai alat pemuas syahwat belaka. Mereka mengaku bertarung atas nama rakyat namun tiap keberhasilan yang mereka capai mereka klaim sebagai keberhasilan golongan atau partai. Ibarat sebuah lakon, rakyat hanya dijadikan penonton aktor-aktor politisi beradu akting dipentas yang mereka sebut demokrasi. Mereka yang memiliki kualitas akting yang mumpuni kemudian berhak memperoleh award (baca: menang dalam pemilu). Rakyat dikelabui.

Bagaimana agar kemudian ‘dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’ dapat diimplementasikan dengan baik? Jawabannya jelas, rakyat harus memiliki keterlibatan yang lebih luas dalam tiap pengambilan kebijakan negara. Untuk itu, sistem demokrasi representatif yang dipakai saat ini harus diganti. Kedaulatan tidak bisa direpresentasikan karena tidak seorangpun bisa benar-benar merepresentasikan orang lain.

Untuk mencapai kedaulatan rakyat (baca: demokrasi), keterlibatan tiap individu haruslah dijamin. Apabila ada individu yang tidak setuju dengan sebuah keputusan, maka adalah kewajiban bagi semuanya untuk mencari solusinya.

Bagaimana dengan keadaan demokrasi di Indonesia saat ini? Disaat pro-kontra Golput menjelang pemilu merebak, masih pantaskah sistem ini dianggap sebagai pesta demokrasi? Atau lebih jauh lagi, adakah kita beranggapan sistem demokrasi Indonesia saat ini masih relevan untuk diaplikasikan?

Di era reformasi saat ini, semua hal dikaitkan dengan kebebasan. Apakah demokrasi representatif telah mengakomodasi kebebasan tiap-tiap individu? Jawabannya jelas tidak. Munculnya masyarakat yang memilih golput adalah wujud dari ketidakbebasan itu karena dalam pemilu rakyat dibatasi kebebasan menyalurkan aspirasinya hanya melalui partai-partai politik yang ikut pemilu. Perlu dicamkan, kebebasan bukan kekuasaan untuk memilih satu diantara beberapa pilihan yang telah disediakan, tapi adalah kemampuan untuk menentukan sendiri pilihan yang sesuai untuknya.

Oleh karena itu, perlu dirancang sebuah sistem dimana semua elemen mayarakat terangkul sehingga tidak perlu lagi ada yang golput. Disinilah demokrasi partisipatoris selayaknya berperan.

Advertisement